Sinergikan Upaya Kemiskinan bersama Bappeda Madiun
Madiun - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Madiun mengadakan Forum Group Discussion (FGD) bersama Creavill Indonesia pada Selasa (30/4). FGD diadakan di aula Kantor Dinas Sosial dengan dihadiri 28 orang perwakilan yang terdiri dari beberapa Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Bappeda, Dinas Sosial dan tim Creavill. Tujuan diadakan FGD ini adalah untuk mengadakan diskusi dua arah serta rekomendasi dari kajian Determinan Kemiskinan dan Ketimpangan berbasis Wilayah di Kabupaten Madiun.
FGD dibuka oleh Evy Diah Andriani, M.MA selaku Ketua Bidang Litbang Bappeda Kab.Madiun kemudian dilanjutkan dengan sambutan oleh Drs. Agung Budiarto selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Madiun. Selanjutkan, pada kegiatan ini dilakukan pemaparan pendahuluan riset yang disampaikan oleh Deni Aditya Susanto, S.E., M.Ec. Dev. sebagai tenaga ahli Ekonomi Pembangunan dari Creavill Indonesia.
“Kita juga ingin mencari model untuk pengentasan kemiskinan. Kajian ini nantinya akan kami terima dan eksekusi sesuai dengan hasil riset.” Ujar Agung dalam sambutannya. Selain itu Agung juga menekankan perlu adanya penyandingan antara data dengan fakta yang ada di masyarakat. Salah satunya adalah dengan melibatkan pilar sosial strategis, TKSK memiliki peran membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai lingkup wilayah penugasan di Kecamatan.
Kemiskinan menjadi salah satu isu yang paling disorot di Indonesia. Tujuan kajian ini salah satunya adalah untuk menganalisis determinan ketimpangan dan kemiskinan dan resikonya serta pola ketimpangan dengan berbasis wilayah khususnya di 15 kecamatan.
“Kabupaten Madiun pertama kali mengangkat kajian sinkronisasi DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) dengan P3KE (Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem). Ini merupakan gerak cepat di dinas sosial.” Ujar Deni dalam pemaparan.
Selanjutnya adalah diskusi dengan pemaparan dari peserta FGD untuk menjelaskan kondisi umum di masing-masing wilayah sebelum nantinya tim riset dapat terjun ke lapangan. Pemetaan permasalahan ini perlu dibuat untuk menjadi dasar rekomendasi kebijakan yang menjadi hasil riset.
Permasalahan yang banyak terjadi di beberapa kecamatan adalah sulitnya akses menuju desa desa dan juga kasus ODGJ (Orang Dalam Gangguan Jiwa). Seperti misalnya di Kecamatan Dagangan yang terdapat di wilayah pegunungan, ODGJ telah dipasung selama 30 tahun.
Kegiatan diakhiri dengan pemaparan aplikasi Sistem Aplikasi Rencana Aksi Sosial (SARAS) yang dikelola oleh Dinas Sosial Kabupaten Madiun guna mendukung data riset.